Nama Dwi Sasetyaningtyas mendadak bergaung di ruang-ruang percakapan.
Bukan karena toga kelulusan di negeri seberang, bukan pula karena ketekunannya menembus seleksi beasiswa yang terjal.
Ia dikenal karena sebuah video singkat dan satu kalimat yang terucap ringan, tetapi menyinggung hati banyak warga Indonesia.

Di layar itu, tampak paspor Inggris milik anaknya.
Lalu sebuah pernyataan yang mengalir tanpa jeda: biarlah dirinya saja yang menjadi WNI, anak-anaknya tidak.
Kalimat itu melesat, lalu memantul, lalu membesar.
Dalam hitungan jam, percakapan publik berubah menjadi gelombang.

Dwi dan suaminya adalah penerima beasiswa dari LPDP yang lahir dari pajak rakyat, dari kerja keras orang-orang yang mungkin tak pernah menjejakkan kaki ke luar negeri, tetapi percaya bahwa ilmu adalah jembatan masa depan.
Beasiswa itu bukan sekadar ongkos kuliah atau tiket pesawat.
Ia membawa siapapun untuk bisa belajar setinggi mungkin, lalu kembali memberi untuk negeri.

Maka ketika kabar tentang kewarganegaraan anak mencuat, ada hati yang terasa tersentak. Ada yang kecewa.
Ada yang marah.
Ada yang merasa dikhianati oleh harapan yang pernah dititipkan. 

Di zaman ketika jempol lebih cepat dari pikiran, satu potongan kalimat bisa menjelma badai. Video itu diputar ulang, dipotong, diperdebatkan di kolom komentar.
Kata “nasionalisme” kembali dihidupkan.
Kata “pengabdian” ditimbang ulang.
Bahkan kewajiban kontribusi para awardee ikut disorot, seolah publik ingin memastikan bahwa setiap janji benar-benar ditepati.

Namun di tengah riuh itu, ada sisi yang lebih manusiawi.
Keputusan orang tua tentang masa depan anak sering lahir dari percampuran harapan dan ketakutan, keinginan memberi jalan yang lebih aman, lebih luas, lebih terjamin.
Bagi sebagian diaspora, kewarganegaraan bukan hanya soal bendera, tetapi tentang akses dan peluang.
Meski begitu, ketika pilihan pribadi bersinggungan dengan dana publik, percakapannya tak lagi sederhana.

Permintaan maaf pun datang.
Dwi menjelaskan bahwa ucapannya adalah ekspresi personal, bukan bentuk penolakan pada tanah air.
Permintaan maaf mungkin tak langsung meredakan gelombang, tetapi ia membuka ruang untuk berpikir ulang.

Pada akhirnya, kisah ini bukan semata tentang satu keluarga atau satu paspor.
Ia adalah cermin tentang hubungan rapuh antara hak individu dan tanggung jawab kolektif.
Tentang bagaimana beasiswa negara adalah amanah, bukan sekadar fasilitas.

Sisi Lain Cerita

Di balik gemuruh perdebatan, ada satu kata yang tak boleh karam: amanah.
Beasiswa adalah titipan harapan, bukan sekadar biaya pendidikan.
Kita boleh mengejar langit setinggi-tingginya, tetapi janji harus tetap punya arah.
Karena pada akhirnya, yang diuji bukan hanya pilihan hidup, melainkan kesetiaan pada tanggung jawab yang pernah dipeluk.